Dugaan Pungli Pembuatan Sertifikat, Telah Berkoordinasi Dengan Camat Batanghari Dan Inspektorat Lampung Timur

0
290

Lampung Timur -PEPADUNNEWS.COM: Berdalih telah berkordinasi dengan Camat Batanghari dan Inspektorat kabupaten Lampung Timur, ketua kelompok masyarakat (POKMAS) Desa Bumi Harjo Kustadi diduga melakukan pungutan liar atau Pungli Pembuatan Sertifikat tanah program Prona tahun 2019.

Pungutan yang di lakukan Pokmas ini diluar ketentuan peraturan Surat Keputusan Bersama(SKB) 3 menteri,
Shering dana bagi masyarakat pendaftar ditetapkan senilai tak lebih dari 200 ribu Rupiah, namun faktanya pokmas menentukan sebesar 500 ribu Rupiah,dan ini dilakukan pada sebanyak 500 bidang tanah pada penerbitan sertifikat program pemerintah pusat yang bertajuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan beberapa hari kemarin telah di serahkan pada ratusan masyarakat Desa setempat.

Terkait prihal tersebut, awak media telah melakukan konfirmasi via ponsel dan pesan WhatsApp ke ketua POKMAS Desa Bumi Harjo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur bernama Kustadi.

Pada sambungan selulernya beberapa hari lalu,Kustadi mengatakan, tidak ada masalah dengan pungutan 500 ribu itu karena dirinya sudah musyawarah warga berkordinasi pada camat Batanghari serta inspektorat.”ujarnya
“Dan jika ada yang mencuat dalam masalah pungutan itu, dijelaskan Kustadi mungkin efek negatif dari masyarakat pendukung salah satu calon pada waktu pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu ya namanya politik mas.” Kustadi memaparkan.

Ketua pokmas juga mengatakan, kami memakai aturan SKB 3 meteri pada poin kedelapan disitukan ada pembiayaan mas yang harus ditanggung masyarakat kalo mau buat surat tanah.”jelasnya wong narik segitu aja kami menyesal mas dan seharusnya 600 ribu seperti rencana awal saya sebelum ditetapkan 500 ribu nominalnya.

Pernyataan Kustadi sebagai ketua pokmas telah berkordinasi pada Camatnya terkait pelaksanaan program PTSL tersebut dan setelah dilonfirmasi via pesan WhatsApp kedua camat yang pernah dan saat ini menjabat ternyata merasa tak pernah ada koordinasi dengan ketua pokmas.
Rohiman camat yang saat ini tengah menjabat saat dikomunikasikan terkait koordinasinya tentang program PTSL itu via pesan WhatsApp mengatakan, Makasih mas, informasinya terkait dengan biaya PTSL yang dilaksanakan di bumiharjo saya tidak tahu karena saya masuk jadi camat Batanghari tgl 20 Agustus 2019 ,terkait biaya PTSL saya tidak tahu,saya tahu setelah Sertifikat hampir jadi.

“Mohon maaf mas , pokmas selama saya jabat sejak 20 Agustus belum pernah koordinasi,saya tahu ada program PTSL setelah mau pembagian sertifikat.

“Pokmas nanti mau saya panggil karena sudah melibatkan camat dan inspektorat, ujarnya.

Dari pesan WhatsApp tersebut Camat Batanghari merasa geram atas ulah ketua pokmas yang melibatkan unsur pemerintah dan jabatan.

Rohiman akan segera panggil Kustadi sebagai ketua kelompok program PTSL yang telah memungut dana 500 ribu pada 500 bidang pembuatan surat tanah program presiden Jokowi atau pemerintah pusat ini.”( Tim)