DPRD Tulang Bawang Nilai Tapem Lalai ” Adanya Dugaan Izajah Palsu Calon Kakam”

0
281

Tulang Bawang: DPRD Kabupaten Tulangbawang Menanggapi persoalan dugaan penggunaan ijazah palsu salah satu calon Kepala Kampung Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjarbaru yang sempat diprotes para calon lainnya.

Anggota Komisi l DPRD Kabupaten Tulangbawang Nirwansyah Habib angkat bicara terkait persoalan tersebut. Dia mengaku, dalam waktu dekat akan segera memanggil Tapem untuk dimintai informasi terkait pengaduan masyarakat yang menyatakan terdapat salah satu calon Kepala Kampung Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjaragung diduga menggunakan ijasah palsu.

“Hari ini kita sudah layangkan surat ke Tapem. Jadwalnya (Senin 25 November 2019), kita akan menggelar hearing untuk minta informasi soal pengaduan masyarakat soal dugaan ada salah satu calon menggunakan ijazah palsu,” kata Nirwansyah Politisi Asal Partai Golkar itu, Jumat 22 November 2019.

Sementara itu Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Tulangbawang Syahril melalui Kasubag Otonomi Daerah Wayan Wilarahula mengaku, jika persolaan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon kakam sudah diajukan para calon sejak awal pencalonan.

Namun, kata Wayan, pihaknya tidak dapat masuk ke ranah internal panitia pelaksana. Hal itu, lantaran pihaknya hanya sebatas mengawasi proses pilkakam agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Permasalahan itu sudah kita terima, dari awal emang sudah kita terima, bukan hanya saat penetapan aja kemarin, karena panitia sudah sempat menyampaikan keberatan ke empat calon itu. Jadi saran kami sampaikan ke panitia, agar tindak lanjuti dan klarifikasi data-data yang mereka miliki. Cek kebenaran data-datanya. Dari hasil klarifikasi itu dapat dijadikan panitia sebagai pertimbangan dalam penetapan calon,” kata dia.

“Artinya kalau sejauh ini panitia tetap menetapkan bacalon itu sebagai calon (Bakri Red) berarti panitia punya data, dasar, dan dokumen. Kami enggak bisa mengintervensi atau mempengaruhi panitia lebih jauh. Kami hanya bisa mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memberikan masukan. Segala keputusan tetap ada di panitia kampung,” kata Wayan lagi.

Menyikapi permasalahan tersebut, lanjut Wayan, pemerintah daerah sebagai panitia tingkat kabupaten diwakili Asisten l, Kabag Hukum dan Tapem langsung melakukan koordinasi serta konsolidasi dengan panitia kampung dengan tujuan memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan tugas panitia kampung, Jumat 22 November 2019.

Wayan menyatakan, meski ke empat calon tidak menandatangani berita acara penetapan calon, tidak akan mempengaruhi tahapan pemilihan yang telah ditetapkan melalui keputusan bupati. Mekanisme pemilihan tetap akan berlanjut seiring dengan gugatan atau keberatan dari ke empat calon.

“Di dasar hukum pelaksanaan pilkakam baik di peraturan bupati, peraturan daerah, maupun peraturan menteri dalam negeri sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tidak ada disitu diatur bahwa penetapan calon harus disetujui bakal calon lainnya. Jadi proses pemilihan tetap jalan. Semuanya tetap jalan baik proses laporan atau keberatan calon lainnya dan proses pemilihan,” ujar dia.

Menurut Wayan, tahapan pemilihan tidak akan dapat dilaksanakan ketika penyelenggara atau panitia pilkakam tidak melaksanakan tahapan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Terlebih apabila panitia penyelenggara mengundurkan diri.

“Jadi adanya keberatan terkait persyaratan administrasi salah satu bakal calon setelah penetapan calon kepala kampung tidak dapat menghentikan proses tahapan pemilihan kepala kampung. Untuk itu keberatan-keberatan terkait dengan administrasi bakal calon serta terhadap keputusan panitia pemilihan kampung dapat disampaikan atau diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik yang berkaitan dengan masalah perdata ataupun pidana.” (Tim).