DPRD Tuba Gelar Paripurna LKPJ Bupati 2018

0
303

Pepadunnews.com, Tulang Bawang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulang Bawang Menggelar Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Bupati Tahun Anggaran 2018. (15/05/2019).

Rapat paripurna yang di Pimpin Ketua DPRD Tulang Bawang Sopii, dilakukan penyampaian 4 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari Eksekutif dan penyampaian 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dari legislatif.

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, menyampaikan bahwa arah kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam pembangunan di Kabupaten Tulangbawang pada Tahun Anggaran 2018 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulangbawang Tahun 2017-2022.

“Sehingga dalam pengelolaannya, didasarkan pada hasil perhitungan laporan realisasi anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulangbawang, dalam target Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.306.671.826.046 (satu trilliun tiga ratus enam milliar, enam ratus tujuh puluh satu juta, delapan ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) dan berdasarkan perhitungan sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp.1.158.325.076.291,52 (satu trilliun seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu koma lima puluh dua rupiah),” jelas Bupati Winarti.

Sementara, mengenai rancangan peraturan daerah inisiatif legislatif. Pada prinsipnya Bupati Winarti menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulangbawang sangat mengapresiasi dan menyambut baik serta sangat mendukung terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif legislatif tersebut.

Sambutan hangat ini, didasari berbagai pertimbangan, diantaranya, seperti mengenai rancangan peraturan daerah tentang kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, ini sebagaimana diketahui, Kabupaten Tulangbawang adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis dengan kemungkinan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Jadi peraturan daerah ini merupakan langkah antisipatif dalam upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu.

“Saya berharap dengan dibentuknya peraturan daerah ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, meminimalisasi dampak bencana, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana,” papar Bupati Winarti.

Lalu kedua, terhadap raperda tentang Bank Sampah, mengingat sampah dengan segenap permasalahannya tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan Kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah.

Sementara Ketua DPRD Tulang Bawang menyampaiakan, akan segera membahas bersama seluruh anggota sehingga menjadi perda yang akan bisa di laksabakan membawa kemakmuran dan kesejahteraa masyarakat.(adv)