DPRD Mesuji Tanyakan Dasar Hukum, Baperlahu 2018 Yang Dikerjakan 2019

0
340

PepadunNews.com, Mesuji – DPRD Mesuji Pertanyakan dasar hukum pelaksaan Baperlahu yang melewati tahun anggaran. Wakil Rakyat itu menilai, Kebijakan tersebut tabrak aturan yang ada.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Mesuji Supriyanto, di Kantor DPRD, Rabu,(06/03/19).

Politisi PAN ini Pertanyakan dasar hukum pelaksaan Baperlahu yang melewati tahun anggaran. Dimana Program Baperlahu 2018, akan tetapi dilaksanakan tahun 2019.

Kebijakan tersebut dinilai tabrak aturan yang ada, sebab, menurut Supriyanto, realisasi program bantuan sosial dimulai dari Januari sampai dengan 31 desember, sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

“ Program Barulahu dibutuhkan pertanggungjawaban pelaksanaan, pertagungjawabanya tidak hanya bukti pencairan, akan tetapi dibutuhkan bukti fisik pembangunan rumah, bagaimana pertanggungjawabnya fisiknya, jika lewat tahun anggaran,” jelas Supariyanto.

Sebelumnya, Sekertaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Mesuji Agung Subandara, mengatakan menurut Perbub yang ada, dari waktu pencairan dana , penyelesainya bantuan rumah diberikan waktu 6 bulan. Sehingganya, pelaksanaan fisik bantuan rumah Barulahu tahun 2019, karena pencairan dana pada akhir tahun 2018, ( Red).