Pembangunan Drainase Padat Karya Kampung Astra Kestra Di Duga Melawan Aturan Kementrian PUPR

0
87

Tulang Bawang- Pepadunnews.com : Program padat karya tunai (PKT/cash for work) yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyerap tenaga kerja sebanyak 387.549 orang. Sementara, total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp 4,8 triliun atau 42,7% per 23 Juli 2020.

Proyek Pembangunan Padat Karya Tunai yang bersumber dari dana APBN Kementerian PUPR Pusat. Yang berada wilayah di Kampung Astra Kestra Menggala Kabupaten Tulang Bawang, diduga kuat tidak mengikutì pedemon juklak/juknis serta Mark’Up dan syarat Korupsi Kolusi Nepatisme (KKN)

Program tersebut bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan dana pembangunan ke desa-desa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT Kementerian PUPR dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Namun program PKT tidak berlaku daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pasalnya, para pekerja tidak melibatkan warga tempat, sebagai pelaku pembangunan, dikarenakan pada saat konfirmasi atau kroscek di lapangan, awak media mempertanyakan dengan sejumlah pekerja, namun para pekerja bukanlah warga setempat, namun para pekerja warga dari luar daerah.

Pada saat awak media bertanya dengan para pekerja, mereka mengatakan, bahwa kami bukan warga disini tapi warga Gaya Baru Lampung Tenggah, dan juga ada yang dari daerah Tulang Bawang Barat, jika ada keperluan yang lainnya, silahkan hubungi saja pak Waslim, karena dialah yang memerintahkan kami bekerja. Ujarnya

Pada saat awak media menghubungi Waslim melalui via telpon seluler, “ya benar kami yang memperkerja para tukang bangunan drainase nya yang di daerah Kampung Astra Kestra Menggala Tulang Bawang. Sebanyak 14 orang, namun pekerjaan itu sekitar seminggu lagi sudah selesai, dan yang memerintahkan saya mencari tenaga kerjanya itu Gunadi warga Kota Gajah. Dan semua tukang nya sudah belerja selama 9 hari”. Cetusnya

Salah satu warga setempat yang minta namanya tidak di publikasikan dalam pemberitaan menjelaskan, bahwa para pekerja itu banyak dari warga luar, bukan warga setempat, tapi ada juga warga setempat yang bekerja di bangunan drainase itu, dan coba kita liat sama-sama soal adunan semen nya sama pasir. Serta banyaknya dinding drainase nya yang di tutupi dengan tanah, seharusnya ditutupi dengan adukan semen dan pasir, namun cara mereka meliputinya dibagian atas drainase itu pakai adukan semen dan lebarnya 20 Cm, namun coba liat di bagian tengah dan dibawahnya, tanah semua, hanya dinding-dinding nya saya yang ditutupi pakai adukan semen. Ya kita juga pernah pekerja, dan bahkan dulu saya ini adalah kepala tukang, jadi taulah pekerja proyek atau banguan pribadi. Babarnya kepada awak media.

Namun pengawas kegiatan PKT Deby Julinio Putri S.T. pada saat di konfirmasi menjelaskan, tidak ada warga dari luar daerah, karena semua yang perkerja bangunan drainase itu memberikan foto cofy KTP kepada saya, jika ada yang bekerja dari luar daerah bukan warga disini silahkan laporkan dengan saya, dan jika para pekerja tidak sesuai dengan spek juklak juknis nya silahkan kirim fotonya dan vidio nya.

Dan jika itu benar ada, maka pekerjaan itu akan kami lakukan pembongkaran, karena sudah jelas pekerjaan itu sudah menyalahi aturan.

Ditambahkannya kembali, bila untuk papan plang nama itu, memang itu tidak ada dan tidak ada anggaran nya. Serta kami juga menggutamakan para pekerja warga setempat, bukan masalah kualitas bangunan drainase nya yang kami paling utamakan. Urainya Deby Julinio Putri

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Padahal kewajiban memasang plang papan nama informasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama plang informasi proyek.

Kami  warga berharap kepada penegak Hukum dan yang berwajib serta pihak Kementerian PUPR Pusat, bisa mengkroscek kembali kegiatan drainase yang berada di daerah kampung Astra Kestra Menggala Tulang Bawang, dikarenakan banyak sekali kejanggalan dan Mark’Up serta Syarat Korupsi Kolusi Nepatisme (KKN).”(Tim)