Mengenai Tanggapan RSUD Berbeda Direktur LSM SIKK- HAM Angkat Bicara

0
65

Tulang Bawang- Pepadunnews.com: Direktur cabang LSM SIKK-HAM Junaidi Arsyad yang didampingi Aliyanto Ketua LSM LPPD menyayangkan terkait  2 keterangan atau pernyataan yang berbeda atas penjelasan pembuatan Kantin RSUD Menggala ( Kantin BMW) serta pengelolaan BLUD RSUD Menggala.14/09/2020.

Junaidi arsyad menyayangkan, atas pihak rumah sakit menggala  melakukan pembohongan publik yang di lontarkan oleh pejabat RSUD Menggala , apa yang disampaikan oleh bagian perencanaan RSUD saudari Diana Puspita Sari.SKM, adalah pernyataan yang mengada-ada terhadap pembuatan kantin BMW tersebut dilaksanakan pada tahun 2018. Tidaklah elok seorang pejabat tidak paham dengan apa yang di kerjakannya jangan asal menjawab yang dapat menyesatkan publik dengan menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya ,ucapnya.”

Mengenai balasan dari RSUD  Menggala atas surat kami yg disampaikan melaui saudari Miranti Utami ST.M.M.selaku Kabid perlindungan SDM Ini juga terkait pelaksanaan pembangunan kantin BMW rumah sakit menggala yang di katakan pembangunan kantin dilaksankan tahun 2019,  dan mengacu pada peraturan direktur rumah sakit ini juga tidak benar , dikarenakan RSUD menggala bukanlah BLU sepenuhnya maka nya RSUD Menggala memiliki 2 mata anggaran dan masing” pelaporan mengacu pada permendagri no 13 tahun 2006 dan sebagai mana telah dirubah dengan permendagri no 21 tahun 2011 atas pengelolaan angagaran SKPD p dan Permendagri No 61 th 2007 sebagaimana telah di ubah dg permendagri no 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan pada layanan umum daerah .

“Artinya direktur tidak boleh semaunya dalam  hal pengelolaan keuangan rumah sakit mengunakan se-kehendak nya karna harus melalui perencanaan dikarenakan RSUD Menggala bukan lah Rumah Sakit swasta itu pun ada aturannya .

Bahwa terkait penggangaran harus diatur dengan peraturan per undang- undangan untuk itu rumah sakit umum menggala harus membuat perencanaan terlebih dahulu baik itu RBA atau DPA . Dasar itulah pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan , bukan asal rehab atau bangun ,sebagai mana telah diatur antara lai. UU no 23 th 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU pasal 1 ayat (9). rencana kerja dan anggaran BLU kementrian negara/lembaga yg selanjutnya di sebut RKA /k,l adalah rencana anggaran yg di maksud dalan uu no 17 th 2003 tentang keuangan negara. Ayat (10) , Rencana bisnis dan anggaran BLU yg selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran yg berisi program kegiatan,target kerja dan anggaran.

Masih menurut nya,  pada pasal 3 ,ayat (6), rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yg tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementrian / lembaga /skpd/pemerintah daerah.

“Sangat kita sayangkan bila kabupaten Tulang Bawang menempatkan pejabat yg tidak paham terhadap apa yang menjadi tugasnya apa lagi asal memberi pernyataan bahwa rumah sakit menggala telah mendapat WTP ,atas hasil laporan audit BPK RI .

Ini aneh, perlu di ketahui WTP itu di berikan berdasarkan penilaian atas administrasi pengelolaan keuangan , pemberian WTP tersebut mencakup keseluruhan baik kabupaten,kota/propinsi/kementrian/ Lembaga bukan rumah sakit menggala dan belum tentu juga pelaksanaan kegiatan tersebut sudah baik dan benar.

“Kami pastikan akan kami uji kebenaran nya atas pengelolaan keuangan RSUD Menggala dan  dalam waktu dekat akan kita laporkan, tutupnya.”( Tim)