DPRD Metro Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Walikota 2019

0
25

Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dilanjutkan jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Metro TA 2019 di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (30/06/20).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Metro Achmad Pairin menyampaikan bahwa, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 disusun dan disajikan berdasarkan laporan keuangan Pemkot Metro  tahun 2019 yang telah diaudit BPK RI.

Selain itu, laporan Keuangan Pemkot Metro dan laporan keuangan OPD telah melalui proses review oleh Inspektorat kota Metro selaku auditor internal. “Telah dilakukan audit oleh Insfektorat selama kurang lebih 3 minggu,” ujarnya.

Dia melanjutkan, terkait laporan realisasi anggaran TA 2019, dari total target pendapatan sebesar RP905,9 milyar telah terealisasi sebesar Rp927,1 milyar atau sebesar 102,33 persen sepanjang tahun 2019. Terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan pendapatan yang sah lainnya.

“Pengembalian kelebihan atas belanja tahun-tahun sebelumnya serta pendapatan lainnya yang tidak dapat diklarifikasikan,” jelas Pairin.

Sementara itu, pandangan umum dari 6 fraksi terhadap Raperda seperti yang maksud, antaralain dari fraksi Amanat bangsa meminta pemerintah melalui perangkat daerah untuk menginterprestasikan dan mencarikan solusi terhadap sumber pendapatan daerah tentang realisasi retribusi yang belum mencapai target dan pelaksanaan program lainnya yang tidak terealisasi sama sekali.

Selanjutnya fraksi PKS menanyakan dan meminta  penjelasan Wali Kota terkait beberapa titik pos-pos pendapatan daerah yang tidak mencapai hasil maksimal sesuai kalkulasi persentase yang ditentukan.

Menurut pandangan Fraksi Golkar, Pemkot Metro harus mempertahankan realisasi PAD Kota Metro yang diketahui meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, meminta untuk memaksimalkan pelaksanaan APBD oleh SKPD yang terlibat.

Kemudian fraksi PDI P dalam pandangannya menyoroti tentang realisasi pendistribusian pajak terutama pada sumber-sumber PAD yang bermasalah, pengelolaan aset daerah serta potensi wisata buatan yang menjadi salah satu visi Kota Metro.

Sementara Fraksi Nasdem meminta dalam penyusunan rencana kegiatan agar dapat mengacu pada SSH, supaya tidak terjadi perbedaan antara SK Wali Kota dengan SSH. Kemudian terkait peningkatan kualitas pekerjaaan fisik dan menggali temuan BPK, perlu adanya pengawasan di lapangan. 3 Terkait penyelesaian atas catatan BPK perlu ada tindaklanjut bersama antara Insfektorat serta DPRD dan  perlu ada interprestasi terhadap aset-aset daerah.

Terakhir, fraksi Demokrat menyampaikan pandangannya, terhadap semua program telah direalisasikan, perlu diingatkan bahwa semua anggaran harus harus dipergunakan dengan benar, akuntable dam tepat sasaran. Pihaknya juga meminta Wali Kota Metro, agar ke depan OPD dapat mematuhi aturan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.