Bertahun Tahun, BPD Desa Sukaharjo, Sekampung, Tidak Difungsikan

0
174

Pepadunnews.com, Lampung Timur: Suatu Pemerintahan Desa yang berjalan Tentram dan Tertib adalah harmonisnya Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa( BPD) dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini jauh berbalik dengan amanat dan penjabaran Peraturan Mentri Dalam Negri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Seperti yang terjadi di Desa Sukoharjo ( bedeng 58) Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Kepala Desa tersebut sejak tahun 2014 tidak sejalan dan BPD tidak di fungsikan olehnya.

Salah satu anggota BPD Desa Sukoharjo yang tidak mau di sebut identitasnya mengatakan, ya pak kami heran dan sangat menyayangkan bahwa keberadaan kami selaku BPD di desa Sukoharjo ini tidak ada fungsi dan tidak di pakai oleh sang Kepala Desa inisial (D).

Bahkan, jelas dalam Peraturan Mentri Dalam Negri No :110 tahun 2016 fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Nah kalo dari situ melihat tugas BPD sudah jelas , kami lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

Lain lagi di sampaikan anggota BPD yang lain mengatakan, kami bertahun tahun sejak pemimpin kepala desa sekarang ini tidak di fungsikan, rapat atau musyawarah bahkan laporan pertanggung jawaban pembangunan desa hingga pelaksanan anggaran pembangunan kami tidak tau menau.

Terus baru kemarin , karena akan adanya pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kades serentak bulan November di tahun 2019 ini , kami BPD baru di lirik dan di suruh membuat pembentukan panita pemilihan kades.

Tidak hanya itu dari hasil investigasi tim di lapangan, kami mendapat informasi dari warga setempat kurangnya transparansi Kepala Desa dalam mengelola anggaran, bahkan sang bendahara desa tidak sepenuhnya tau jumlah anggaran kegunaan dana tersebut, hanya tahu pas proses pengajuan dan pencairan di bank saja, dana semua di kelola kepala desa, keluh sumber yang minta di rahasiakan.

“Jika tugas BPD yang seyogyanya mengawasi kinerja Kepala Desa hingga mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintaham desa di abaikan, lalu apa gunanya BPD di bentuk”. ( Tim )